PROGRAM PENGEMBANGAN DESA TERPADU

PROGRAM PENGEMBANGAN DESA TERPADU DENGAN PROPINSI BERBASIS IT

 Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Program :

• Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/kelurahan.
• Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
• Penyempurnaan dan Pengembangan Data Statistik.

Kegiatan :

1.   Fasilitasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa/kelurahan.

• Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur tentang desa. Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur mengenai Desa dan Kelurahan.
• Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur mengenai Desa dan Kelurahan.
• Koordinasi Penyerahan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota kepada Desa.
• Bimbingan Teknis dan Supervisi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
• Evaluasi Peraturan Desa.

2.   Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Batas Kelurahan.

• Penetapan Tim Penegasan Batas Desa dan Batas Kelurahan.
• Penetapan dan Penegasan serta pematokan fisik batas Desa dan batas Kelurahan.
• Penyusunan Peta Desa dan peta Kelurahan.
• Sosialisasi tentang Batas Desa dan Batas Kelurahan kepada masyarakat.
• Fasilitasi penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota ke Desa.

3.   Penataan Keuangan dan Asset Desa serta Penghasilan Tetap Pemerintahan Desa.

• Koordinasi Penetapan Alokasi Dana Desa 10% dari dana perimbangan keuangan yang diterima Kabupaten/Kota.
• Koordinasi Pelaksanaan 10% hasil pajak daerah Kabupaten/Kota untuk Desa. Fasilitasi Pemberian Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Desa.
• Fasilitasi pengembangan sumber-sumber keuangan desa (seperti pendirian Badan Usaha Milik Desa, dan jenis usaha desa lainnya).
• Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
• Koordinasi Alokasi Anggaran di alam APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. (minimal setara dengan UMR Kabupaten/Kota).
• Alokasi anggaran didalam APBD-Desa untuk tunjangan pengahsilan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
• Koordinasi peningkatan penghasilan tetap pemerintahan desa.
• Penataan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
• Tata cara penghitungan dan penetapan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa.
• Bantuan Penyediaan Prasarana Kerja Pemerintah Desa (seperti gedung kantor desa dan/atau Balai Desa).
• Bantuan Penyediaan sarana Kerja Pemerintah Desa (seperti meubiler, mesin ketik/computer, dll).
• Pembinaan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

4.   Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa.  

• Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
• Study banding penyelenggaraan pemerintahan desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa atau anggota Badan Permusyawaratan Desa.

5.   Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah daerah dalam memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

• Rapat Kerja Daerah tentang Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
• Fasilitasi Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
• Pelatihan bagi Pelatih Manajemen Pemerintahan Desa.
• Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pemerintahan Desa di Pusat.

6.   Penataan Wilayah Administrasi Desa dan Kelurahan.

• Fasilitasi Pelaksanaan Pengembangan Desa, Pemekaran Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
• Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Desa, Pemekaran Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa termasuk penyelesaian masalahnya.
• Bimbingan Teknis pengembangan, pemekaran dan perubahan serta penetapan dan penegasan batas desa.
• Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Desa, Pemekaran Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

7.   Perlombaan Desa dan Kelurahan.

• Sosialisasi dan Pembinaan lomba desa dan kelurahan.
• Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan.
• Menghadiri peringatan HUT kemerdekaan RI bagi Kepala Desa dan Lurah juara Tingkat Provinsi.
• Pembinaan Desa dan Kelurahan Juara Tingkat Provinsi sebagai wakil Provinsi  untuk Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional.
• Fasilitasi Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional.

8.   Fasilitasi DPD Asosiasi LPM Provinsi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

• Penguatan dan peningkatan kinerja DPD Asosiasi LPM Provinsi 
• Penyusunan Perda tentang Lembaga Kemasyarakatan.
• Koordinasi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang terintegrasi dalam RPJM dan SKPD.
• Fasilitasi penyusunan Perdes tentang Lembaga Kemasyarakatan.
• Bantuan dan dalam Pengelolaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.
• Bintek dalam rangka penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.
• Pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan.
• Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

9.   Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan.

• Permasyarakatan dan Pemanfaatan Forum Musrenbang Desa/Kelurahan sebagai acuan Aspirasi Masyarakat.
• Sosialisasi bagi Aparat tentang Musrenbang Desa dan Kelurahan.
• Peningkatan peran serta Masyarakat dalam kegiatan Pembangunan di Desa/Kelurahan.
• Bimbingan teknis dan Fasilitasi Penyusunan RPJM-D/K dan RKP-DK.
• Sosialisasi dan Pembinaan SKPD Kabupaten/Kota dalam penyusunan RPJM Desa dan Kelurahan.
• Pendataan potensi Desa dan Kelurahan.
• Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Musrenbang Desa/Kelurahan.
• Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif.
• Mengkaji dan memformulasikan regulasi-regulasi baru agar lebih jelas keterkaitan dan penerapannya di Kabupaten/Kota.
• Meningkatkan kompetensi teknis daerah dalam Proses Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif.

10. Pengembangan Kader Pemberdayaan Masyarakat.

• Perencanaan pengembangan Kader Pemberdayaan Masyarakat.
• Identifikasi kebutuhan pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat.
• Pengembangan Management Informasi System (MIS) dalam rangka penyediaan data dan informasi KPM Desa/Kelurahan se-Provinsi 
• Koordinasi/teknis, pemberian penghargaan, perlombaan KPM, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

11. Pengembangan dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

• Identifikasi dan evaluasi terhadap bentuk, jenis dan jenjang pelatihan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.
• Identifikasi kebutuhan pelatihan masyarakat Desa dan Kelurahan sesuai rumpun pelatihan PMD dan karakteristik masing-masing Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang difokuskan pada 3 unsur utama (1) Pemerintahan Desa dan Kelurahan, (2) Lembaga-lembaga Kemasyarakatan (LPM/LKMD, PKK, Klian Dinas/Kepala Lingkungan, Karang Taruna dll), (3) Warga Masyarakat Desa/Kelurahan.
• Merumuskan jenis dan jenjang pelatihan Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan yang berbasis pada Komunitas dan kompetensi sesuai kebutuhan daerah.
• Merekrut/seleksi dan mengukuhkan/melantik anggota/pengurus Komite Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan.
• Pengalokasian Anggaran Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
• Pengembangan Pelatihan Tingkat Daerah.
• Pengembangan Manajemen Informasi System (MIS) Pelatihan PMD.
• Koordinasi SKPD dalam menyelenggarakan Pelatihan PMD.
• Membuat Petunjuk Penyelenggaraan, Kurikulum dan Modul Pelatihan PMD.
• Pembinaan dan Pengawasan Pelatihan PMD.

12. Fasilitasi Pendataan, Pengolahan dan Pendayagunaan Profil Desa dan kelurahan.  

• Pengembangan system informasi pembangunan di desa dan kelurahan melalui pengembangan system pendataan Data Dasar Profil Desa dan Profil Kelurahan.
• Fasilitasi peningkatan kemampuan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam penataan system pendataan profil desa dan profil kelurahan.
• Fasilitasi Pendayagunaan Data Dasar Profil Desa dan Profil Kelurahan sebagai sumber data utama dalam perencanaan pembangunan desa dan kelurahan serta perencanaan pembangunan daerah.
• Fasilitasi Profil Desa/Kelurahan dalam rangka perlombaan Desa dan perlombaan Kelurahan.

      VI.     Sekretariat

Program :

• Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Kegiatan :

1.   Evaluasi dan Koordinasi Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

• Fasilitasi Pembentukan Tim Pendataan Program/Kegiatan masuk Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
• Pendataan kegiatan-kegiatan Pembangunan di Desa/Kelurahan yang berbasis masyarakat.
• Rakor Penyusunan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
• Penyusunan Program/Kegiatan tahunan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
• Evaluasi Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
• Pengkajian dan Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

2.   Peningkatan Pelayanan Informasi, Pemberdayaan Masyarakat.

• Pengembangan system informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
• Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi virtual Privat Network menghubungkan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi 
• Pengembangan Teknologi Informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
• Pengolahan data dan informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

( DALAM PROGRAM PERENCANAAN KE DEPAN )